RUANGINPIRASI - Jakarta bisa jadi tak butuh Gubernur yang manis dan lembek. Ibu kota mungkin juga lebih memerlukan memiliki pemimpin yang keras dan tegas. Setidaknya, terdapat latar belakang sejarah yang menjadi dasar pendapat tersebut muncul. Mari melihat ke belakang soal pelantikan Ali Sadikin, saat menjadi Gubernur DKI Jakarta pada 28 April 1966.
Presiden pertama Soekarno ketika masa itu tidak asal memilih Ali sebagai pemimpin ibu kota. Dalam pidato pelantikan, Sukarno mengatakan bahwa salah satu alasan dirinya memilih Ali karena eks Menteri Perhubungan Laut itu memiliki sifat keras kepala.
Bagi Sukarno, ibu kota harus dipimpin sosok yang koppig, bahasa Belanda untuk keras kepala. Sebabnya, warga Jakarta dianggap kerap melanggar peraturan.
"Saya kira dalam hal mengurus hal kota Jakarta Raya ini baik juga een beetje koppigheid (sikap keras kepala sedikit). Baik juga. Apalagi ndoro den ayu ndoro den ayu sudah tahu, tidak boleh membuang sampah semau-maunya di muka rumah di pinggir jalan," tutur Sukarno kala itu seperti dikutip dari buku Ali Sadikin Membenahi Jakarta Menjadi Kota Yang Manusiawi karya Ramadhan K.H.
Keputusan Sukarno bisa jadi tepat. Mungkin, ini karena ada yang beranggapan Ali adalah sosok Gubernur DKI Jakarta paling ideal.
Di bawah kepemimpinan Ali, pembangunan masif dilakukan di ibu kota. Penertiban administrasi kependudukan warga dijalankan. Ali juga melegalisasi keberadaan lokasi perjudian agar mendapat keuntungan ekonomi bagi pembangunan Jakarta.
Sepeninggal Ali, nyaris tak ada Gubernur DKI yang dianggap mumpuni. Pembangunan ibu kota pun berjalan serampangan. Perubahan fungsi ruang terbuka hijau (RTH) merajalela seiring meningkatnya arus urbanisasi.
Indikator kesemrawutan pembangunan ibu kota terlihat dari ketersediaan RTH di Jakarta. Saat ini, tercatat RTH (Ruang Terbuka Hijau) di Jakarta baru seluas 10 persen dari total luas wilayah ibu kota. Padahal, idealnya sebuah kota harus memiliki RTH hingga 30 persen luas wilayahnya.
Minimnya RTH diperparah dengan perilaku kotor warga ibu kota. Akibatnya, hampir setiap musim hujan tiba banjir dan genangan mewarnai wajah Jakarta.
Tidak tertibnya warga ibu kota juga tercermin dalam kehidupan sehari-hari.
Jangan dulu bicara masalah keberadaan pabrik, rumah, dan pasar modern di atas lahan yang tak sesuai peruntukannya. Untuk sekedar memberhentikan kendaraan di belakang zebra cross saja, sebagian warga ibu kota tampak berat melakukannya.
Belum lagi sering terlihat banyaknya warga yang naik-turun kendaraan umum di sembarang tempat. Satu lagi, kebiasaan membuang sampah sembarangan ternyata masih dipertahankan warga Jakarta hingga kini.
Untuk mengatasi kesemrawutan ibu kota, Gubernur DKI perlu memiliki keberanian dan ketegasan dalam menjalankan pemerintahan.
Keberanian mungkin saja telah ditunjukkan kala Basuki Tjahaja Purnama menjadi Gubernur DKI menggantikan pemimpin sebelumnya, Joko Widodo.
Selama menjadi Gubernur sejak 2014, Ahok tercatat kerap bersinggungan dengan kepentingan pejabat politik dan masyarakat ibu kota.
Persiteruan terhadap politikus DPRD DKI Jakarta dimulai kala pembahasan RAPBD 2015. Saat itu, Ahok bersikeras mengajukan rancangan anggaran yang Pemprov DKI rancang sendiri untuk disahkan menjadi APBD 2015.
Sikap keras ditunjukkan Ahok karena dugaan beberapa anggaran siluman dalam RAPBD 2015 yang diproses bersama DPRD DKI. Masalah tersebut akhirnya berujung pada terbitnya Peraturan Gubernur untuk APBD 2015 ibu kota.
Dengan terbitnya pergub, Pemprov DKI kembali menggunakan pagu anggaran APBD 2014 selama 2015.
Sifat keras kembali ditunjukkan sang petahana kala melakukan program penggusuran di berbagai daerah ibu kota. Walau menuai kontra dari masyarakat, Ahok bersikeras menggusur kawasan pemukiman di bantaran sungai di ibu kota.
Ia berdalih penggusuran harus dilakukan untuk mengembalikan fungsi RTH (Ruang Terbuka Hijau) di bantaran sungai.
Konsistensi Ahok melakukan penggusuran menuai sebab terjadinya kerusuhan kala program tersebut dijalankan. Selain itu, Ahok juga mendapat cap sebagai gubernur tukang gusur akibat tindakannya itu.
Pemimpin Masa Depan
Menghadapi Pilkada 2017, warga ibu kota dapat kembali berharap memiliki Gubernur yang berkualitas dari proses demokrasi tersebut. Dari debat terbuka I yang sudah diselenggarakan KPU DKI pada 13 Januari, mungkin publik dapat menilai siapa cagub dan cawagub yang layak dipilih menjadi pemimpin.
Menurut Sosiolog Hikmat Budiman, terdapat tiga jenis cagub dan cawagub yang tercermin dari debat terbuka itu. Jenis-jenis calon pemimpin DKI ia ibaratkan seperti kopi.
Hikmat mengatakan peserta Pilkada nomor urut satu Agus Harimurti Yudhoyono dan Sylviana Murni ibarat seperti kopi yang ditambahi gula saat debat berlangsung pekan lalu. Kata-kata indah kerap dituturkan Agus-Sylvi. Namun, hal tersebut dianggap tak cukup bagi Agus-Sylvi untuk meyakinkan pemilih agar memberi suaranya pada mereka.
"Untuk pasangan nomor urut satu saya no comment karena memang baru latihan, karena Jakarta terlalu besar untuk beliau yang masih minim pengalamannya jadi kita maklumi," kata Hikmat, Kamis (19/1).
Sementara, Ahok-Djarot disebut sama dengan rasa kopi tanpa gula. Walau pahit dan kerap menyindir program-program tawaran lawannya, Ahok dan Djarot dipandang mencerminkan sosok calon pemimpin yang asli dan apa adanya.
Terakhir, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno diibaratkan seperti kopi yang dicampur madu. Mereka dipandang terlalu beretorika walau diakui memiliki konsep bagus terkait pembangunan ibu kota.
Jika terlalu lembek, maka penduduk ibu kota bisa jadi semakin acuh tak acuh Kebiasaan melanggar aturan juga dapat semakin menggila karena tak ada rasa segan dengan hukum.
Namun, jika diukur dengan indikator ketegasan, maka sikap 'keras kepala' lebih dibutuhkan untuk membangun Jakarta--tentu dengan segala risikonya. Pemimpin manis mungkin baru dibutuhkan, entah berapa tahun mendatang
Post a Comment